Hadiri Rakernis Fungsi Reskrim, Kapolda Jateng Tekankan Penegakan Hukum Profesional dan Transparan

Hadiri Rakernis Fungsi Reskrim, Kapolda Jateng Tekankan Penegakan Hukum Profesional dan Transparan
Hadiri Rakernis Fungsi Reskrim, Kapolda Jateng Tekankan Penegakan Hukum Profesional dan Transparan

InvestigasiMabes.com l Semarang - Polda Jawa Tengah terus memperkuat profesionalisme jajaran Reskrim dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan saat membuka Rakernis Fungsi Reskrim Tingkat Polda Jateng Tahun Anggaran 2026 di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Rabu (11/11/2026).

Rakernis tersebut diikuti pejabat utama Polda Jateng dan menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., CHFI., CEI., ECIH., Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Drs. Edi Swasono, M.M., serta akademisi Universitas Sahid Surakarta Arya Budi Sutopo, S.AB., M.A.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar seluruh jajaran Reskrim melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan personel untuk tidak menyalahgunakan kewenangan maupun memanipulasi hasil penanganan perkara.

“Saya berharap penegakan hukum di Polda Jateng berjalan profesional, transparan dan akuntabel. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang yang kita miliki ataupun mencoba bermain-main dengan memanipulasi hasil penanganan perkara,” tegas Kapolda.

Kapolda juga meminta jajaran Reskrim memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut meliputi premanisme, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal mining, penyalahgunaan subsidi BBM serta pemberantasan tindak pidana narkoba.

Khusus penanganan perkara narkoba, Kapolda meminta jajarannya bekerja secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.

Editor : Redaktur
Sumber : Team
Bagikan

Berita Terkait
Terkini