InvestigasiMabes.com l Riau --Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau menjadi perhatian serius. Kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 itu bukan sekadar persoalan pencabutan izin perusahaan, melainkan menyangkut masa depan kawasan hutan, kepastian hukum, keberlangsungan ekonomi daerah, serta nasib ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas industri tersebut.
Pencabutan izin yang diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026) didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dalam areal perizinan perusahaan.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, temuan tersebut antara lain perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, serta dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
PHK Mengintai, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib PekerjaDi balik keputusan besar tersebut, terdapat persoalan lain yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, yakni nasib tenaga kerja.
APRIL Group menyebut PT RAPP bersama grupnya mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Bahkan, berdasarkan studi dampak ekonomi yang dikutip perusahaan, aktivitas usaha tersebut diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Angka ini tentu bukan persoalan kecil.
Jika penghentian kegiatan di kawasan konsesi tidak diikuti dengan kebijakan transisi yang jelas, dampaknya berpotensi menjalar kepada pekerja langsung, tenaga kontraktor, pemasok, pengangkut hasil industri, pelaku UMKM hingga keluarga yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi perusahaan.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim