Jangan Berhenti di Pemasangan Plang! Pencabutan Konsesi RAPP Harus Berujung Penegakan Hukum, Bukan Seremoni

Jangan Berhenti di Pemasangan Plang! Pencabutan Konsesi RAPP Harus Berujung Penegakan Hukum, Bukan Seremoni
Jangan Berhenti di Pemasangan Plang! Pencabutan Konsesi RAPP Harus Berujung Penegakan Hukum, Bukan Seremoni

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hingga informasi ini dihimpun, belum ada konfirmasi bahwa 170.000 pekerja tersebut telah mengalami PHK. Angka itu merupakan estimasi lapangan kerja yang ditopang aktivitas usaha, bukan jumlah pekerja yang dipastikan akan diberhentikan.

Pertanyaan besarnya: siapa yang akan menjamin keberlangsungan hidup para pekerja apabila aktivitas usaha terdampak secara berkepanjangan?

Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menyampaikan bahwa penertiban kawasan hutan telah berhasil dilakukan.

Jangan Sampai Penertiban Hanya Berhenti pada Pemasangan Plang

InvestigasiMabes.com memandang bahwa pencabutan izin konsesi RAPP harus menjadi momentum pembuktian keseriusan negara dalam menertibkan pengelolaan kawasan hutan.

Sebab, persoalan kehutanan tidak cukup diselesaikan melalui keputusan administratif, konferensi pers, pemasangan plang, ataupun kehadiran pejabat dalam kegiatan seremonial.

Publik membutuhkan bukti nyata.

Apakah seluruh aktivitas yang tidak lagi memiliki dasar perizinan benar-benar dihentikan? Bagaimana pengawasan terhadap kawasan seluas 338.536 hektare tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan lahan gambut dan kawasan lindung? Bagaimana penanganan dugaan perkebunan sawit dan bukaan tambang tanpa izin yang ditemukan Satgas?

Dan yang tidak kalah penting, apakah ada langkah terukur untuk memastikan pekerja serta masyarakat sekitar tidak menjadi korban dari perubahan kebijakan tersebut?

Jangan sampai pencabutan izin terlihat tegas di hadapan kamera, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Editor : Investigasi Mabes
Sumber : Tim
Bagikan

Berita Terkait
Terkini