Pemerintah Harus Membuktikan, Bukan Sekadar Menjanjikan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH perlu membuka secara transparan peta areal yang dicabut, hasil inventarisasi lapangan, tahapan penguasaan kembali kawasan, serta rencana pemulihan lingkungan.
Penanganan terhadap dugaan pelanggaran juga harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Jika ditemukan unsur pidana, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, perusahaan juga wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai skenario keberlangsungan tenaga kerja, nasib kontraktor, serta perlindungan hak-hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek dari kebijakan besar, sementara mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi kawasan tersebut justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian.
Catatan Kritis InvestigasiMabes.comPencabutan konsesi RAPP seluas 338.536 hektare merupakan keputusan besar yang harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan.
Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari berapa banyak plang pencabutan izin yang dipasang atau seberapa banyak pejabat yang hadir dalam kegiatan penertiban.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kawasan hutan kembali terjaga, dugaan pelanggaran ditindaklanjuti, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan hak-hak masyarakat serta pekerja tetap terlindungi.
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengorbankan nasib masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian dari roda ekonomi.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim