Jika ada pelanggaran, rantai distribusinya harus diperiksa dari hulu hingga hilir.
Termasuk mekanisme transaksi, pengawasan operator, kepatuhan pengelola SPBU, hingga kemungkinan adanya jaringan penjualan kembali.
Pemerintah Harus Berani Membuka Data
Di sinilah pemerintah perlu menunjukkan transparansi.
Masyarakat berhak mengetahui apakah sistem pengawasan BBM bersubsidi benar-benar mampu mendeteksi transaksi mencurigakan.
Berapa kendaraan yang teridentifikasi melakukan pembelian tidak wajar?Berapa kasus yang ditindak?
Berapa SPBU yang mendapatkan teguran atau sanksi?
Berapa pelaku yang diproses hukum?
Dan apakah ada jaringan yang lebih besar di balik aktivitas pelansiran tersebut?
