Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar imbauan.
Jika negara mempunyai teknologi, regulasi, aparat, dan kewenangan, tetapi praktik pelansiran tetap menjamur, maka persoalannya bukan lagi sekadar kekurangan aturan.
Bisa jadi masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan.
Jangan Tunggu Viral
Yang paling berbahaya adalah ketika pemerintah baru bergerak setelah video atau pemberitaan mengenai pelansir viral di media sosial.
Negara seharusnya hadir sebelum masyarakat berteriak, bukan setelah persoalan menjadi konsumsi publik.Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPH Migas, Pertamina, dan aparat penegak hukum perlu duduk bersama membangun pengawasan yang benar-benar efektif.
Bukan pengawasan yang hanya terlihat ketika kamera media menyala.
Tetapi pengawasan yang bekerja setiap hari.
Sebab BBM subsidi adalah uang dan kebijakan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
