InvestigasiMabes.com | Banyuwangi – Berdasarkan Audit Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan adanya dugaan kerugian negara dalam audit terhadap 50 Surat Perintah Membayar (SPM). Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 26 indikasi kerugian negara, termasuk kasus pengadaan makan dan minum fiktif. Nafiul Huda, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut
Kebijakan Bupati Banyuwangi dalam mengangkat kembali beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tersangkut kasus hukum menuai kontroversi. Salah satu nama yang paling disorot adalah Nafiul Huda, S.Sos., M.Si, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKD) Banyuwangi, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan fiktif oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi dua tahun lalu.
Kasus ini semakin menuai sorotan setelah proses hukum terhadap Nafiul Huda tiba-tiba dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan merujuk pada keterangan fakta persidangan praperadilan oleh FORSUBA di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Meski demikian, pengangkatan kembali ASN yang memiliki rekam jejak kasus hukum tersebut dinilai bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 80 ayat 4, yang melarang pengangkatan ASN bermasalah.
ASN yang Terlibat:1. Nafiul Huda, S.Sos., M.Si
Jabatan: Kepala BKD BanyuwangiNIP: 19681106 198809 1 001
Kasus: Dugaan korupsi pengadaan fiktif (SP3 dikeluarkan oleh kejaksaan)2. Sandi Dian Ervani, SE., MM
Jabatan: Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Data PegawaiNIP: 19770420 200212 1 008
3. David Purwo Wahyudi Widodo, S.Kom., M.SiJabatan: Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
NIP: 19820215 200604 1 012Dan Ada beberapa lainya.
Editor : Investigasi Mabes
