Pengangkatan beberapa ASN ini dianggap mengabaikan prinsip integritas dalam birokrasi. “ASN yang pernah tersangkut kasus hukum seharusnya melalui proses verifikasi ketat sebelum diangkat kembali,” ujar [Nama Narasumber], seorang pengamat kebijakan publik di Banyuwangi.
Masyarakat menuntut klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait kebijakan ini. Penghentian kasus (SP3) yang diberikan kepada Nafiul Huda oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi juga menjadi pertanyaan besar. Publik menduga ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut, mengingat kasus ini sempat ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi.
“Pengangkatan ASN bermasalah mencederai upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi,” tegas Adi Sucipto.
Hingga kini, pihak pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi. Publik berharap transparansi dan langkah tegas segera diambil untuk memastikan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan tidak terganggu.(Red)
Editor : Investigasi Mabes
