InvestigasiMabes.com | Rimbo Panjang - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dipercaya mengerjakan proyek Tol Pekanbaru–Rengat karena beberapa alasan strategis dan teknis yang mencerminkan keunggulan perusahaan dalam proyek infrastruktur besar.
PT HKI merupakan anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dan membangun ruas-ruas tol Trans-Sumatera. Hutama Karya telah membuktikan kapabilitasnya dalam membangun berbagai ruas tol lain di Sumatera, seperti Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dan Tol Palembang–Indralaya. Sebagai bagian dari grup Hutama Karya, HKI memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung keberhasilan proyek.
Proyek Ruas Tol Pekanbaru–Rengat sepanjang 175 km ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. PT HKI, sebagai bagian dari perusahaan pelat merah, dipercaya karena sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional yang berkualitas.
Namun disayangkan, ternyata PT HKI dalam melaksanakan pekerjaan penimbunan Badan Jalan Ruas Tol Pekanbaru-Rengat, yang titik awalnya berada di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang tersebut diduga menggunakan material tanah timbun dari hasil Tambang/Galian C Illegal.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari sekelompok masyarakat, karena tempat mobil yang mengambil Tanah timbun tersebut diduga tidak memiliki izin.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, melalui Kepala Bidang Mineral Dan Batubara Ismon Diondo Simatupang, ST ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait lokasi Galian C berdasarkan titik koordinat tempat pengambilan tanah timbun oleh Armada Truck PT HKI, menyatakan bahwa itu belum ada izin.Apabila usaha tambang tidak memiliki izin yang sah, maka produk yang dihasilkannya dianggap ilegal. Dalam konteks hukum di Indonesia, aktivitas pertambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009.
Menurut Pasal 158 UU Minerba, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (IUP, IUPK, atau izin lain yang sesuai) dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Pidana penjara paling lama 5 tahun, dan Denda paling banyak Rp.100 miliar.
Produk tambang dari aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sering kali tidak memenuhi standar lingkungan, keselamatan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Jika produk tersebut dijual atau diedarkan, itu dianggap sebagai hasil dari kegiatan yang melanggar hukum, sehingga seluruh rantai distribusinya juga dapat dianggap ilegal.
Penambangan ilegal sering merusak lingkungan karena tidak adanya pengawasan ketat. Negara kehilangan pendapatan berupa pajak dan royalti dari aktivitas tambang ilegal. Sementara Pelaku, pembeli, atau pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi hukum.
Editor : Investigasi Mabes
