Project Manager PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Eka Dharma ketika dikonfirmasi Tim Media via WhatsApp, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Sementara Kapolsek Tambang AKP Asril Syahputra ketika dikonfirmasi terkait izin Tambang/ Galian C yang ada di wilayah kerjanya hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Untuk diketahui bahwa peran Kapolsek dalam menangani aktivitas Galian C ilegal yang ada di wilayah hukumnya mencakup beberapa aspek, diantaranya Penegakan Hukum. Kapolsek bertanggung jawab menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas galian C ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyusun strategi untuk menghentikan aktivitas ilegal, termasuk mengamankan lokasi, menyita alat berat, dan menindak para pelaku.
Kapolsek harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas ESDM), Satpol PP, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak aktivitas ilegal. Jika diperlukan, Kapolsek dapat melibatkan instansi seperti kepolisian tingkat Polres atau Polda untuk penanganan kasus yang lebih baik kompleks.
Kapolsek dapat mengadakan patroli rutin di wilayah rawan untuk mencegah aktivitas galian ilegal. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif galian ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi.
Aktivitas galian C ilegal sering memicu konflik antara masyarakat, pemilik lahan, dan pengelola. Kapolsek bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memediasi jika terjadi konflik.Kapolsek wajib responsif terhadap laporan masyarakat terkait aktivitas galian ilegal. Hal ini termasuk memastikan laporan diproses sesuai prosedur.
Jika Kapolsek tidak menindak aktivitas galian C ilegal, maka hal tersebut merupakan pelanggaran etik dan hukum, dan bisa diduga terlibat dalam membekingi aktivitas Illegal tersebut.** Tim
Editor : Investigasi Mabes
