Produk mewah ini akan berlaku untuk barulah mulai 1 Februari 2025 dan seterusnya.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2024. Peraturan baru itu mengatur pembayaran tarif PPN 12% untuk barang mewah sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.
Dikatakan dalam Pasal 5, pelaku yang mengumpulkan PPN kepada konsumen akhir atas penjualan barang mewah masih akan harus memasang dasar tunggal pengenaan PPN 11% selama bulan ini. Perinciannya adalah sebagai berikut:
a. mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual;
Dari tanggal 1 Februari 2025, Pasal 2 ayat (2) akan berlaku.
Pasal 2 ayat (2) sendiri menjelaskan barang mewah dikalkulasikan dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor/pergantian - bukan 11/12.
Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono, menjelaskan bahwa sekarang ada dua tarif dasar pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 131/2024. Namun, skema pengenaan PPN di Indonesia masih menggunakan skema tarif tunggal sesuai Undang-Undang No. 42/2009 tentang PPN.
Sehingga, selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 131/2024 mengelabui perbedaan pengenaan PPN melalui penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi barang/jasa yang wajib membayar PPN.
Dengan demikian, tarif PPN tetap 12% (sesuai amanat PP No. 7/2021), namun dalam hal DPP dikembang menjadi dua, yaitu 12% (untuk barang mewah) dan 11% (untuk barang/jasa lainnya).
, Rabu (1/1/2025).
Editor : Investigasi Mabes
