JARI mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, Affifudin, bersama pejabat terkait seperti Kasubag Perencanaan, Bendahara BOK, dan sejumlah Kepala Puskesmas yang diduga menikmati hasil pemotongan dana secara ilegal. Desakan ini merujuk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Disiplin PNS.
“Jika aparat penegak hukum dan Pemkab memilih bungkam, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tapi kepercayaan publik,” tutup Wandi.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Bupati dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Apakah hukum akan bicara, atau justru kembali bisu? Editor : RedakturSumber : Team
