InvestigasiMabes.com | Banyuwangi -
Oleh: Yanto LPKMI
Fenomena belakangan ini menyingkap keganjilan dalam dinamika sosial-politik bangsa. Munculnya tokoh rohaniawan yang mendadak tampil seolah-olah menjadi "ahli" di bidang administrasi pemerintahan, patut dipertanyakan secara serius. Bukan semata soal hak berbicara yang memang dijamin konstitusi, melainkan lebih pada substansi pengetahuan dan kompetensi ilmiah yang mereka miliki.Ketika seseorang yang kapasitasnya hanya sebatas rohaniawan, lalu menafsirkan persoalan negara dengan tanpa dasar keilmuan yang kuat, maka yang terjadi bukanlah pencerahan, melainkan penyesatan. Umat diseret pada logika prematur, pada asumsi tanpa fondasi, bahkan pada ilusi kebenaran yang dikemas dengan retorika religius.
Inilah yang berbahaya: otoritas moral bercampur dengan klaim otoritas ilmu. Masyarakat awam sering terkecoh oleh popularitas figur rohani, tanpa sempat menyaring apakah narasi yang disampaikan berdiri di atas metodologi ilmiah atau sekadar opini pribadi. Akibatnya, ruang publik menjadi bising oleh fatwa-fatwa politik instan yang justru memecah, bukan menyatukan.
Negara ini tidak kekurangan pakar di bidang hukum, ekonomi, atau administrasi publik. Tapi, ketika diskursus kenegaraan justru digiring oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi akademis maupun praktis, kita sedang membuka jalan menuju kerancuan berpikir kolektif. Sebab, kebenaran yang dipaksakan tanpa landasan ilmu hanya akan berbuah kegaduhan.
Editor : RedakturSumber : Anoninous
