Meski perangkat dikembalikan, insiden ini memicu gelombang kecaman dari kalangan jurnalis. Mereka menilai tindakan Kapolsek tidak hanya melukai kebebasan pers, tetapi juga menjadi preseden buruk dalam hubungan aparat penegak hukum dengan insan media.
“Ini bentuk intervensi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Wartawan datang bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual,” ujar salah satu perwakilan jurnalis di lokasi.
Sejumlah wartawan yang hadir mendesak agar aparat kepolisian melakukan evaluasi internal terkait tindakan Kapolsek Bubutan. Mereka menegaskan, praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan publik, baik terhadap pers maupun terhadap aparat kepolisian.
Kecaman juga disuarakan oleh organisasi profesi jurnalis yang menekankan pentingnya menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas menjamin kemerdekaan pers serta melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sinergi antara kepolisian dan insan media sangat krusial, terutama dalam situasi rawan pasca-kerusuhan. Tanpa keterbukaan informasi, potensi kesalahpahaman dan spekulasi publik justru semakin besar.Para jurnalis berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Mereka juga menegaskan bahwa hak-hak pers harus benar-benar dihormati sesuai aturan hukum yang berlaku. “Kami ingin hubungan baik dengan aparat tetap terjaga, namun dengan penghormatan terhadap profesi jurnalis,” ujar seorang wartawan senior di Surabaya.
Editor : RedakturSumber : Team
