InvestigasiMabes.com | Lampung Timur – Perekrutan Tenaga Ahli Pendamping Program Desa Makmur yang digagas Bupati Lampung Timur menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Proses seleksi dinilai tertutup dan tidak transparan, sehingga memicu dugaan adanya kepentingan politik di balik program tersebut.
Ketua LSM APKAN Lampung Timur, Husnan Efendi, menyatakan kekecewaannya terhadap proses rekrutmen ini.
“Anggaran untuk tenaga ahli sudah masuk dalam APBD Perubahan 2025. Ini terkesan dipaksakan,” tegasnya.Husnan juga menyoroti potensi tumpang tindih anggaran. Menurutnya, setiap desa sudah memiliki pendamping desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau mau bicara soal pendamping, berdayakan saja pendamping yang sudah ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan urgensi program ini mengingat masih banyak janji politik Bupati Lampung Timur yang belum terealisasi.
Editor : RedakturSumber : Team
