Lebih jauh, Romi Anggara menegaskan bahwa tindakan Polda Jawa Tengah ini bukan hanya menabrak MoU dan PKS, tetapi juga berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi daerah lain. Jika pola seperti ini dibiarkan, maka akan terjadi chaos regulasi, di mana setiap aparat dapat bertindak tanpa mengacu pada mekanisme penyelesaian pers yang sah.
Editor : RedakturSumber : Team
