Pernyataan tersebut menjadi alarm keras bagi aparat pengawasan dan penegak hukum. Proyek infrastruktur dengan nilai anggaran yang tidak kecil seharusnya melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan ketat.
Jika mangkrak hingga satu dekade, publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab.
Desakan pun menguat agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proyek Jembatan Way Bungur. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didorong untuk melakukan telaah awal apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Menteri PU juga memerintahkan kepala balai untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh, termasuk normalisasi muara dan pengerukan sedimentasi yang dinilai menjadi persoalan teknis di lapangan.“Kita sudah perintahkan kepala balai untuk mengecek kondisi muara. Akan dilakukan pengerukan agar aliran air lancar. Penumpukan sedimen harus dibersihkan,” jelas Dody.
Editor : RedakturSumber : Team
