Selain itu Wapub juga menyampaikan bahwa masih adanya 3.520 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia berharap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat terus dilanjutkan untuk melengkapi dana APBD dan Baznas yang telah berjalan.
Selain infrastruktur fisik, Wabup juga menitipkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di desa-desa guna mendukung isu prioritas nasional terkait lingkungan. Program penyediaan air minum serta infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) juga menjadi poin penting yang disampaikan karena berdampak langsung pada ekonomi warga.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, H. A. Bakri HM, S.E., menyatakan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah strategis yang membutuhkan perhatian khusus dari pusat. Ia sengaja menghadirkan para Kepala Balai agar terjalin koordinasi teknis yang cepat.
"Kehadiran para Kepala Balai di sini bertujuan agar sinkronisasi program antara pusat dan daerah bisa langsung dibahas secara teknis, sehingga aspirasi masyarakat Tanjab Barat bisa kita kawal bersama," pungkas H. Bakri.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Kepala balai PKP Perumahan, Kasatker Prasarana Strategis Sekolah Rakyat, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah serta jajaran OPD terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
Editor : RedakturSumber : Team
