Kondisi tersebut turut memunculkan kekecewaan masyarakat sekitar. Warga mempertanyakan mengapa paving blok yang diduga belum layak dipasang justru tetap digunakan, sementara kerusakan sudah terlihat pada material yang terpasang.
"Seharusnya kalau memang belum layak dipasang, jangan dipaksakan. Itu anggaran pemerintah, tetapi uangnya juga berasal dari pajak kami sebagai rakyat. Kami tentu berharap hasil pembangunan benar-benar berkualitas, bukan baru dipasang sudah patah dan hancur," cetus salah seorang warga.
Kekecewaan masyarakat tersebut menjadi peringatan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administrasi dan serapan anggaran. Hasil pekerjaan harus dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang semestinya.
Atas temuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang diminta tidak tinggal diam. Klarifikasi terbuka diperlukan untuk menjawab dugaan penggunaan paving blok yang belum cukup umur, kualitas material yang mengalami kerusakan, serta pelaksanaan standar K3 di lokasi pekerjaan.
Publik juga berhak mengetahui siapa pelaksana atau kontraktor proyek, siapa konsultan pengawasnya, bagaimana hasil pemeriksaan material, serta apakah pemasangan yang dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
Dugaan adanya pembiaran, bahkan kemungkinan hubungan kerja sama yang tidak semestinya antara pihak pelaksana dan oknum dinas, juga perlu dijawab secara transparan. Namun, dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi.Jangan Sampai Uang Rakyat Habis, tetapi Hasil Pembangunan Sudah Rusak Sebelum Waktunya.
InvestigasiMabes.com akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang maupun pihak pelaksana proyek agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat
Editor : RedakturSumber : Team
