Investigasimabes.com l Jakarta - Belakangan ini, ada sebuah fenomena menarik yang jadi perbincangan hangat di masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah dan hari libur lainnya. Alasan resminya adalah untuk audit dan perbaikan tata kelola dapur.
Penghentian sementara MBG diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya pasokan di pasar sehingga berkontribusi terhadap penurunan harga beberapa komoditas. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, bahkan mengakui bahwa harga sembako di beberapa daerah kini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bagi para ibu rumah tangga, ini tentu kabar yang menggembirakan. Fenomena ini membuktikan bahwa harga makanan di pasar sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu ketika berbicara tentang kebijakan pemerintah, ini sangat berkaitan erat dengan cara pandang apa yang digunakan untuk mengambil/memutuskan kebijakannya.
Pertanyaannya adalah Apakah negara telah menyusun kebijakan pangan secara menyeluruh, ataukah lebih banyak mengandalkan program-program yang bersifat reaktif?Hubungan antara program MBG dan harga sembako sebenarnya adalah soal hukum ekonomi dasar (permintaan dan penawaran atau biasa disebut juga dengan suply and demand):
