Di saat masyarakat masih menjerit karena mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri reguler, serta masih banyaknya fasilitas pendidikan dasar yang rusak di berbagai pelosok daerah, pengalihan dana triliunan rupiah untuk "kampus elite" pejabat dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Masyarakat lebih membutuhkan subsidi pendidikan dan pemerataan kualitas sekolah, bukan kampus eksklusif untuk calon penguasa.
• *Militerisasi Pendidikan Sipil:* Penunjukan pensiunan jenderal bintang tiga sebagai "Gubernur" institusi pendidikan sipil memunculkan sinyalemen kuat adanya pendekatan komando dan militeristik.
Alih-alih mengedepankan kebebasan akademik dan daya kritis yang dibutuhkan dalam birokrasi modern, URI dikhawatirkan hanya akan mencetak birokrat yang tunduk patuh tanpa reserve.*Untuk Siapa URI Didirikan?*
Pembentukan Universitas Republik Indonesia saat ini berdiri di persimpangan yang tajam. Jika pemerintah gagal membuktikan transparansi, aksesibilitas yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, dan akuntabilitas anggaran, URI hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai monumen kepentingan politik.
