JARI tetap mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, Affifudin, beserta pejabat terkait seperti Kasubag Perencanaan, Bendahara BOK, dan para Kepala Puskesmas yang diduga menikmati keuntungan dari pemotongan ilegal. Tuntutan ini didasarkan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PP Disiplin PNS. Sebab menurut JARI, “seseorang bisa salah, tapi sistem yang membiarkan salah adalah musuh negara.”
Baca juga: Kapolres Rembang Raih Penghargaan Visioner Nasional di Ajang Indonesia Visionery Leader Awards 2025
Kini, bola panas ada di tangan Bupati dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Jika aparat penegak hukum dan pejabat daerah memilih netralitas semu, maka yang sedang dibunuh bukan hanya anggaran negara, tapi kepercayaan publik. Dan bila keadilan terus dilipat, jangan heran jika rakyat yang melipatnya menjadi bendera perlawanan.
Editor : RedakturSumber : Team
