Nur Said, advokat asal Jepara, yang menyatakan kritik tajam terhadap proyek ini dan mendesak keterbukaan pemerintah.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, yang mengaku belum pernah dihubungi atau menerima pengajuan izin resmi dari investor.
Masyarakat Jepara, yang mayoritas Muslim dan menolak secara kultural terhadap ternak babi dalam skala besar.
Isu ini mencuat sejak pertengahan Juli 2025, dengan puncaknya setelah beredarnya surat MUI tertanggal 18 Juli 2025 dan rencana pertemuan lapangan pada 19 Juli 2025. Dalam hitungan hari, isu ini menjadi viral di platform media Online dan media sosial lokal."Ujarnya.Tambahnya, Lokasi yang menjadi sorotan adalah di antaranya Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, Jugo, Kecamatan Donorojo, Blingoh Kecamatan Donorojo, wilayah yang tengah dikembangkan menjadi kawasan industri dan pelabuhan. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi atau pematokan lahan oleh investor.
Editor : RedakturSumber : Team
