Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Jika benar ada tanda tangan blangko kosong dan mekanisme pelaksanaan tidak transparan, dugaan manipulasi dokumen serta potensi korupsi semakin menguat. Masyarakat mendesak APH mengusut tuntas kasus ini demi menjaga marwah program prioritas nasional. (*)
Editor : RedakturSumber : Team
