Minimnya transparansi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut termasuk kategori “proyek siluman” yang berpotensi diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Parahnya lagi, hasil pekerjaan di lapangan tampak jauh dari standar kualitas — paving blok terpasang asal-asalan dengan campuran adukan yang tidak presisi dan tidak memiliki daya rekat kuat.
Masyarakat berharap Muklis Basri selaku anggota DPR RI dari dapil setempat tidak menutup mata atas maraknya proyek tidak transparan di wilayah Lampung Barat. DPR RI diharapkan segera memanggil pihak pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk menjelaskan sumber dana serta keabsahan pelaksanaan proyek tersebut.
Transparansi anggaran adalah hak publik yang harus dijaga. Tanpa kejelasan dan keterbukaan, setiap proyek pemerintah berpotensi menjadi ladang penyimpangan dan penyalah gunaan uang rakyat. Editor : RedakturSumber : Team
