“Waktu itu Bupati minta 25 paket dari 50 paket untuk dibagikan ke orang-orang beliau. Tidak semua kecamatan mau, termasuk Sukadana yang menolak,” ungkapnya.
Penolakan tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya pencabutan SK dan perombakan kepengurusan UPZ Kecamatan.
Lebih jauh, Andi menilai perombakan UPZ dilakukan menjelang bulan Ramadan untuk memuluskan program pembagian zakat versi Bupati, tanpa adanya kontrol atau hambatan dari pengurus UPZ lama.
“Sepertinya ada kepentingan menjelang bulan puasa. UPZ dirombak supaya program Bupati membagikan zakat tidak ada yang menghambat,” jelasnya.Ia juga menyebut adanya dugaan penggunaan pihak tertentu sebagai “kaki tangan” untuk mengumpulkan zakat, agar penyalurannya dapat dikendalikan oleh Bupati.
Editor : RedakturSumber : Team
