Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan terhadap sejumlah mitra dapur MBG di Lampung, ditemukan indikasi adanya yayasan yang diduga tidak menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana mestinya. Beberapa mitra bahkan mengaku menghadapi tekanan untuk menyerahkan sejumlah uang, sementara kebutuhan pendampingan administratif dan teknis justru kurang mendapatkan perhatian.
Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah terhadap BGN. Terlebih, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Karena itu, KPKAD Lampung mendorong dilakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap yayasan-yayasan yang selama ini terafiliasi dengan mitra dapur MBG. Audit tersebut penting untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pungutan, setoran, maupun bentuk penyimpangan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain audit, Gindha mengusulkan adanya perubahan mendasar dalam pola kemitraan pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang dianggap lebih efektif adalah memberikan kewenangan kepada BGN di masing-masing daerah untuk melakukan kontrak langsung dengan mitra dapur tanpa melalui perantara yayasan.Menurutnya, skema kontrak langsung akan memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik kepentingan yang selama ini dikhawatirkan muncul dalam pelaksanaan program.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
