Revitalisasi SMPN 3 Lubuk Alung di Bawah Program TNI Tuai Sorotan: Perubahan Anggaran, Pekerja Berseragam Loreng, hingga Minimnya Informasi

Revitalisasi SMPN 3 Lubuk Alung di Bawah Program TNI Tuai Sorotan: Perubahan Anggaran, Pekerja Berseragam Loreng, hingga Minimnya Informasi
Revitalisasi SMPN 3 Lubuk Alung di Bawah Program TNI Tuai Sorotan: Perubahan Anggaran, Pekerja Berseragam Loreng, hingga Minimnya Informasi

InvestigasiMabes.coml Padang Pariaman -Program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan melalui jajaran TNI di SMP Negeri 3 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, menuai sorotan setelah Tim Investigasi menemukan sejumlah fakta lapangan yang memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek.

Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan sarana pendidikan, pelaksanaan proyek yang semestinya mengedepankan prinsip keterbukaan justru dinilai menyisakan berbagai kejanggalan yang patut mendapat penjelasan dari pihak-pihak berwenang.

Plang Proyek Diduga Mengalami Perubahan Nilai Anggaran

Hasil penelusuran Tim Investigasi di lokasi menunjukkan plang proyek mencantumkan pelaksana dari jajaran Pangdam XX/Tuanku Tambusai. Namun perhatian publik tertuju pada nilai anggaran yang diduga mengalami perubahan.

Pada bagian nilai proyek terlihat bekas penutupan angka, yang menurut informasi dan dokumentasi lapangan sebelumnya tercantum sekitar Rp3,4 miliar, sedangkan pada plang yang kini terpasang tertulis Rp3.299.000.000.

Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar revisi nilai anggaran, kapan perubahan dilakukan, serta apakah telah sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Hingga laporan ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai perubahan tersebut.

Pekerja Sipil Mengenakan Kaos Loreng

Temuan lain yang menjadi sorotan adalah seluruh pekerja yang ditemui di lokasi merupakan tenaga sipil, namun mengenakan kaos loreng TNI AD.

Saat dikonfirmasi, beberapa pekerja mengaku penggunaan pakaian tersebut merupakan arahan dari pihak pengelola proyek.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Selama ini penggunaan atribut loreng identik dengan institusi militer dan kerap menjadi perhatian aparat apabila digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Karena itu, publik menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar penggunaan atribut tersebut dalam proyek yang melibatkan tenaga kerja sipil.

Editor : Investigasi Mabes
Sumber : Tim
Bagikan

Berita Terkait
Terkini