Muklis juga berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui pihak yang berwenang dapat melakukan pengecekan terhadap kebenaran laporan tersebut, termasuk memastikan kedisiplinan dan pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, keterangan langsung dari Plt Kepala Dinas PUPR Lampung Timur Primadiartha Ramadheni alias Rama, terkait dugaan tersebut belum dimuat dalam pemberitaan ini. Konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan perlu dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Ketua PWI Lampung Timur menegaskan bahwa perhatian terhadap persoalan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi informasi, dan kode etik jurnalistik.(Red) Editor : RedakturSumber : Team
