Mutasi Kepala Sekolah SDN 174 Tanjab Barat Tuai Sorotan, Riwayat Pengunduran Diri Pak Raden dan Transparansi Dana BOS Dipertanyakan

Terkait penggunaan SIPLah dan penyedia lokal, Dinas Pendidikan juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diterapkan sekolah, termasuk dasar pemilihan penyedia serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Baru Menjabat, Sudah Muncul Keluhan dari Warga

Sorotan lainnya datang dari masyarakat sekitar sekolah. Seorang warga berinisial RD mengungkapkan bahwa sejak Pak Raden menjabat sebagai kepala sekolah, sejumlah warga dan orang tua murid disebut mulai merasa kurang nyaman dengan pola komunikasi yang bersangkutan.

"Baru beberapa bulan menjabat, sudah ada beberapa warga dan orang tua murid yang mengeluhkan sikapnya. Kami berharap seorang kepala sekolah bisa mengayomi, terbuka, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat, bukan justru menciptakan jarak," ungkap RD.

Keluhan tersebut tentu perlu diklarifikasi secara objektif. Sebab, kepala sekolah bukan hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan harmonis dengan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar.

Rangkaian persoalan ini menjadi alasan kuat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: Apa dasar pemberhentian atau pergantian Ibu MR? Bagaimana proses penugasan Pak Raden? Apakah yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025? Bagaimana riwayat pengunduran dirinya dari jabatan sebelumnya? Serta bagaimana mekanisme pengawasan dan transparansi pengelolaan Dana BOS di SDN 174?

InvestigasiMabes.com memandang persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik pergantian jabatan semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sekolah tetap menjadi ruang pendidikan yang sehat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Dinas Pendidikan juga perlu melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur, lemahnya pengawasan, atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan.