Perda diabaikan Pengembang, Pemko Sepertinya Tutup Mata

Investigasimabes.com l Pekanbaru -- Pengembang Perumahan Sentral Karya Bertuah (SKB) diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung (IMB / PBG) dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Bangunan yang berbatasan dengan Gang Akasia itu telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan menabrak Perda Kota Pekanbaru  nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Perumahan dengan tipe Cluster yang berada di tepi Jalan Cipta Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru terlihat juga tidak membuat saluran drainase didepannya dan dibangun persis berdampingan langsung dengan Mesjid Nurul Jannah serta dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Candra Sahputra, SH Salah seorang perwakilan warga yang Media Investasi temui didekat lokasi perumahan mengatakan bahwa bangunan ini sudah setahun yang lalu saya komplain, namun sepertinya Pemko Abai saja dan tutup mata terhadap pengembang ini. 

Menurut Candra,  yang juga sebagai Advokat di Kota Pekanbaru, pembangunan perumahan type Cluster yang dibangun oleh PT. Central Karya Bertuah sejak awal sudah kita ingatkan kepada pihak pengembang terkait IMB dan GSB tersebut, Namun sejauh ini tak ada tanggapan dan bahkan pekerja terus melanjutkan pembangunan. 

Dikatakan Candra, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang izin bangunan dalam daerah Kota Pekanbaru, mengatur tentang daerah sempadan bangunan/Jalan. 

“Pasal 56 Ayat 1e, yang terletak pada jalan lebar kurang dari 4 meter atau gang ditetapkan minimal 3 meter, dihitung dari patok garis sempadan jalan,” jelasnya. Pegiat hukum ini menyebutkan, ia dan warga setempat juga sudah melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada 10 November 2021 dengan nomor laporan 27/P6/XI/2021. Kemudian ia juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada pimpinan DPRD Kota Pekanbaru  pada tgl 14/02/2022  dan itupun belum ada respon dari DPRD ujarnya. Perumahan yang dikembangkan oleh PT Sentral Riau Bertuah ini, juga terlihat tak ada menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial ungkap Candra. 

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait adanya bangunan perumahan yang melanggar Perda Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan GSB, ia menyarankan Media Investasi untuk berkoordinasi dengan komisi IV,  sementara Ketua Komisi IV Nurul Ikhsan ketika didatangi ke kantornya sedang tidak berada di tempat, dan ketika dikonfirmasi  melalui telepon selulernya mengatakan bahwa, bagaimana kita mau mengeksekusinya sementara pengembangnya tidak ada lagi, kalau untuk perizinan kita sudah panggil orang DPMPTSP untuk menindaklanjuti nya, sementara itu Quarte dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru ketika ditemui di ruangannya mengatakan bahwa kami dari OPD ini sekarang bertugas di bagian akhir saja lagi bang cetusnya. Kalau dulu ia semuanya dari awal masuknya ke kita, namun dengan berubahnya aturan kami tahunya setelah mereka membayar baru tahu ada yang membangun perumahan. 

Dikatakan Quarte, untuk permasalahan ini sudah saya teruskan ke satpol  PP,  Sekarang utk izin bangunan pemohon PBG langsung ke Dinas PUPR, dan untuk tindakannya saya teruskan ke satpol PP imbuhnya.Kabid. Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edwin ketika dikirimkan pesan melalui nomor WhatsAppnya apakah bangunan yang ada di Jalan Cipta Karya sudah ada IMB / PBGnya, hingga berita ini dilansir belum memberikan jawaban, sementara Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edwar Riansyah ketika dikirimi pesan melalui nomor WhatsAppnya juga tidak ada respon.

 Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian, ketika dikirimi juga pesan untuk mendapatkan konfirmasi juga tidak ada jawaban.

 Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Efialdi ketika dimintai tanggapan mengatakan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dihapus. Meski begitu, untuk membangun gedung atau rumah tetap harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam pasal 253 Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 yang mengatur soal aturan pengganti IMB itu, ditegaskan bahwa pemilik gedung wajib memperoleh PBG dulu sebelum memulai proses konstruksi bangunannya.