Ketiga, mendorong semangat gotong royong. Alih-alih menjadi instrumen politik yang memecah belah, koperasi ini justru bisa menjadi simbol persatuan dan gotong royong di tingkat desa, di mana masyarakat bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Keempat, membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya koperasi, masyarakat desa memiliki forum baru untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar untuk rakyat, bukan sekadar agenda politik.
Tidak dapat disangkal bahwa setiap kebijakan ekonomi besar selalu memiliki dimensi politik. Namun, apakah Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi alat pemberdayaan atau sekadar instrumen politik, sepenuhnya bergantung pada bagaimana pengelolaannya.
Ini adalah saatnya bagi pemerintah, kepala desa, dan masyarakat untuk berkolaborasi, memastikan bahwa koperasi ini benar-benar membawa perubahan positif dan bukan hanya menjadi wacana politik semata.
Editor : Redaktur
