Perbuatan membakar sampah secara sembarangan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Undang-undang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan turunan, termasuk sanksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.
“Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengatur pengelolaan sampah. Oleh karena itu, bentuk dan besaran sanksi bisa berbeda antar daerah, tergantung peraturan daerah (perda) yang berlaku,” terang sumber redaksi.
Selain ancaman pidana, pelaku juga dapat dituntut mengganti kerugian jika pembakaran tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain, baik secara kesehatan maupun materiil.
Masyarakat diimbau untuk tidak lagi membuang dan membakar sampah sembarangan. Selain merusak lingkungan, tindakan ini bertentangan dengan semangat pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban setiap individu. Diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat demi generasi yang akan datang.
Editor : RedakturSumber : Team
