Kita tidak sedang membandingkan penting-tidaknya event TdBI. Kita bicara soal urgensi dan skala kepentingan. Seharusnya, saat kondisi infrastruktur mengalami gangguan parah, seluruh sumber daya pemerintah digerakkan untuk mengurangi penderitaan warga dan mengurai kemacetan nasional, bukan sibuk mengatur seremoni panggung internasional.
Realita hari ini menunjukkan ketimpangan itu sangat nyata. Pemerintah tampak lebih takut gagal di hadapan turis asing dan sponsor global, ketimbang gagal melayani warga yang sehari-hari mencari nafkah dengan mengandalkan kelancaran jalan raya dan pelabuhan.
Apakah ini bentuk pemerintahan yang berpihak pada rakyat?
Penutupan Jalur Gumitir tentu bukan keputusan mendadak. Seharusnya ada mitigasi matang. Lalu mengapa skenario lalu lintas alternatif baru dibicarakan setelah macet terjadi? Mengapa baru setelah viral keluhan sopir di media sosial, aparat kepolisian dan ASDP ramai-ramai turun tangan?Ini menunjukkan lemahnya koordinasi, miskinnya antisipasi, dan terkesan reaktif. Bukankah seharusnya Pemkab, Dishub, ASDP, dan Kepolisian sudah duduk bersama berminggu sebelumnya untuk menghindari kekacauan seperti ini?
Editor : RedakturSumber : Yanto lpkmi
