Selain itu, dalam perubahan dokumen anggaran tersebut, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Salah satunya melalui upaya maksimal dalam penyediaan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tahun 2024 yang diangkat pada tahun 2025, termasuk alokasi gaji bagi PPPK paruh waktu yang dijadwalkan akan diangkat pada bulan Oktober mendatang.
“Alokasi anggaran ini telah diperhitungkan untuk kebutuhan selama 12 bulan penuh dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kinerja ASN dan PPPK agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” jelas Lahmudin.
Rapat paripurna DPRD Boalemo tersebut dihadiri pimpinan dan anggota dewan, jajaran Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dengan disepakatinya perubahan KUA dan PPAS 2025 ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin kuat, guna menjawab harapan masyarakat Boalemo terhadap pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
InvestigasiMabes.com(Irvan) Editor : RedakturSumber : Team
