Para peserta audiensi, yang berasal dari berbagai asosiasi pengusaha Papua, menegaskan bahwa mereka tidak hanya meminta akuntabilitas, tetapi juga kesempatan yang sama dalam mengakses proyek-proyek strategis yang didanai dari Otsus. Mereka menilai bahwa banyak proyek yang seharusnya menjadi jembatan pembangunan bagi masyarakat lokal, malah dikendalikan oleh pihak-pihak eksternal yang tidak memiliki koneksi langsung dengan wilayah Papua.
"Saat ini, kita masih melihat bahwa proyek-proyek besar selalu diambil alih oleh kontraktor dari luar, padahal kita punya tenaga ahli dan kapasitas lokal yang siap bekerja," tambah perwakilan lainnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh kepala Dinas pariwisata , serta instansi terkait lainnya. Meski belum ada komitmen resmi dari pihak pemerintah, suasana audiensi tetap kondusif, dengan harapan agar dialog dapat terus berlanjut demi peningkatan kualitas pengelolaan dana Otsus.
Seorang petugas keamanan tampak hadir di lokasi, menandakan pentingnya menjaga situasi tetap damai selama diskusi berlangsung. Beberapa peserta juga membawa dokumen dan catatan sebagai bahan pendukung dalam memperkuat argumen mereka.Aksi ini menjadi bagian dari upaya kolektif masyarakat Papua untuk memastikan bahwa Otsus bukan sekadar janji politik, tetapi benar-benar menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi bagi rakyat Papua. Para pengusaha berharap, langkah-langkah konkret akan segera diambil oleh pemerintah daerah guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan inklusif.
Editor : RedakturSumber : Team
