Namun, hasil penelusuran awak media di lapangan menemukan fakta berbeda. Tanah galian proyek tersebut ternyata dikirim ke desa lain, bukan digunakan untuk urukan lahan sebagaimana pengakuan sebelumnya.
Baca juga: Polda Banten Sampaikan Ucapan Hari Kartini 2026, Dorong Perempuan Berdaya dan Anak Terlindungi
Menanggapi hal ini, seorang sumber yang enggan disebut namanya menyatakan prihatin dan menilai ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pelaksana proyek.
“Bukankah setiap pekerjaan pemerintah sudah memiliki biaya dan anggaran tersendiri? Lalu kenapa tanah hasil galian saja masih diperjualbelikan? Ini jelas tidak wajar,” ujarnya.
Ia mendesak agar pihak berwenang segera menindak tegas dugaan praktik penyelewengan tersebut agar tidak menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat.“Jika benar terjadi, saya minta aparat terkait turun tangan. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah rusak karena ulah oknum nakal,” tegasnya.
Editor : RedakturSumber : Team
