“Kita menargetkan pada 10 Januari mendatang, seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan untuk hunian tetap, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 94 unit. Perbedaan jumlah dengan huntara disebabkan sebagian warga terdampak memilih mengungsi secara mandiri, sehingga tidak dibangunkan huntara dan hanya menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Hingga saat ini belum ada kendala berarti. Hanya saja, progres pembangunan sedikit melambat akibat faktor cuaca,” jelas Mulyandri.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armi, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, Adi Susilo; serta Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Mulyandri Dt. Rajo Intan. (adpsb/cen/bud/Red). Editor : Investigasi MabesSumber : Humas pemprov sumbar
