Ia mempertanyakan kejelasan anggaran perawatan dan pemeliharaan PJU yang setiap tahun dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik tersebut dikelola.
“Masyarakat setiap bulan membayar pajak, termasuk Pajak Penerangan Jalan. Pertanyaannya, anggaran perawatan dan perbaikan PJU itu ke mana? Kalau lampu mati atau rusak, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa lama masyarakat harus menunggu sampai diperbaiki?” ujarnya.
Rusdi juga mengingatkan bahwa kondisi jalan yang gelap secara terus-menerus dapat memicu kecurigaan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Rakyat terus membayar pajak, tapi jalan tetap gelap. Jangan sampai ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.Ia mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera melakukan pendataan ulang kondisi PJU secara menyeluruh, terbuka, dan akuntabel, sekaligus memastikan perawatan dilakukan secara berkelanjutan.
Editor : RedakturSumber : Team
