InvestigasiMabes.com | Lampung Timur — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Timur menggelar Sosialisasi Anti Korupsi yang dirangkaikan dengan Bazaar UMKM serta Launching Produk Unggulan HIPMI Lampung Timur, Rabu (28/1/2026), di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Kegiatan ini menegaskan komitmen membangun budaya integritas di sektor usaha, namun sekaligus memunculkan tantangan besar: sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik nyata.
Mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta: Membangun Budaya Integritas dalam Praktik Ekonomi Lokal”, forum ini menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur sebagai pengingat bahwa sektor usaha dan kebijakan publik merupakan dua wilayah rawan praktik koruptif jika tidak diawasi secara ketat.
Kehadiran lembaga penegak hukum tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup berhenti pada sosialisasi dan komitmen normatif, melainkan harus diterjemahkan dalam mekanisme transparansi, kepatuhan prosedur, serta keberanian menolak praktik-praktik tidak sehat dalam relasi bisnis dan pemerintahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Dr. Pofrizal, S.H., M.H., serta Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI, David Sepriwaso, S.E., MSM, menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak hulu, khususnya dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah daerah—sektor yang kerap menjadi celah penyimpangan.Ketua BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditya Irsyam, S.Sos., menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal membangun ekosistem usaha yang bersih dan berintegritas. Namun pernyataan tersebut sekaligus menjadi komitmen moral yang akan diuji publik.
Editor : RedakturSumber : Team
