InvestigasiMabes.com | Pekanbaru – Banyaknya konflik pertanahan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, maka hadir ditengah-tengah masyarakat PT. Agro Lintas Consultant (ALC), yang mana kita ketahui Konflik pertanahan di Indonesia meningkat signifikan pada 2024-2025, dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 295 kasus pada 2024, naik 21% dari tahun sebelumnya.
Dengan meningkatnya konflik agraria di Indonesia yang meyasar perkebunan (sawit), infrastruktur, pertambangan, dan properti, seringkali menimpa masyarakat adat dan petani (Warga Masyarakat), yang terkadang sering kali melibatkan oknum aparat penegak hukum, maka PT. Agro Lintas Consultant hadir sepenuhnya membantu masyarakat yang menjadi korban para mafia tanah. Senin (9/1/2026).
Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Direktur utama PT. Agro Lintas Consultant, Wisnu Sudarso, S.T., di kantornya, kepada awak media menerangkan bahwa Maraknya mafia tanah dan ketidaksinkronan data tanah (HGU, HGB) antar lembaga atau pun lahan Masyarakat (Tumpang tindih Sertifikat) dapat memperparah konflik, hal ini tentunya berakar dari ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih izin, dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal atas nama pembangunan.
“Maka PT. ALC hadir dan berupaya menyelesaikan ribuan kasus melalui jalur non-litigasi dan Reforma Agraria untuk mengurangi konflik ataupun kerugian korban dari pada para mafia tanah khususnya yang ada di Provinsi Riau”, ujar Wisnu.PT. Agro Lintas Consultant adalah sebuah consultant yang mempunyai link dipusat, atensi yang sangat kuat untuk mampu membongkar permasalahan-permasalahan dan permainan-permainan para mafia hukum tanah yang ada di Provinsi Riau, ucapnya.
Editor : RedakturSumber : Team
