“Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berada di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang. Kepastian hukum adalah kunci stabilitas,” tegas Kapolda.
Menurutnya, percepatan lifting migas tidak boleh mengabaikan aspek hukum dan sosial.
Pengawasan yang ketat diperlukan guna mencegah tumpang tindih perizinan, sengketa lahan, maupun praktik ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Usulan Tim Gabungan VerifikasiSebagai langkah konkret, Kapolda mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Verifikasi lintas instansi. Tim ini direncanakan melibatkan SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Editor : RedakturSumber : Team
