Sejumlah warga menilai pendekatan sosialisasi dan imbauan yang selama ini dilakukan tidak lagi efektif. Edukasi tanpa penindakan hanya menjadi formalitas jika praktik ilegal tetap berjalan. Penegakan hukum tanpa kompromi menjadi tuntutan yang kian menguat.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Aparat Penegak Hukum (APH) didorong segera melakukan penutupan permanen seluruh titik illegal refinery yang masih aktif. Langkah represif yang memberikan efek jera dinilai mutlak diperlukan. Penegakan hukum tidak boleh lagi bersifat reaktif setelah ledakan terjadi, melainkan harus preventif, sistematis, dan menyasar aktor-aktor utama di balik rantai distribusi.
Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan oleh jajaran Polsek Sanga Desa dan Polres Musi Banyuasin. Garis polisi telah terpasang, keterangan saksi dihimpun, dan proses hukum dikabarkan berjalan.
Namun publik tidak lagi hanya menunggu klarifikasi. Masyarakat menuntut langkah konkret, transparan, dan berkelanjutan. Jika ledakan demi ledakan terus berulang tanpa solusi permanen, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar penegakan hukum—melainkan keselamatan warga dan wibawa negara itu sendiri.(Faisal) Editor : RedakturSumber : Team
