Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Cacat Hukum & Tertutup, PT Agrinas Pangan Nusantara Wajib Bertanggung Jawab

InvestigasiMabes.com l Pariaman -- Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar proyek fisik, melainkan kegiatan yang harus tunduk pada rangkaian regulasi ketat—mulai dari penunjukan pelaksana, perizinan mendirikan bangunan, hingga hak masyarakat untuk mengawasi. Aturan tidak boleh hanya menjadi tulisan mati; setiap penyimpangan harus disikapi tegas.

Program ini masuk kategori proyek menengah ke atas dengan estimasi anggaran mencapai Rp 1,6 miliar. Namun, akses terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sangat tertutup. Masyarakat bahkan Kepala Desa dilarang mengetahui detail tersebut, sementara pihak lain di luar pelaksana (Anggota TNI dari Kodim) tidak diberi akses sama sekali. Padahal, proyek ini menggunakan anggaran negara yang seharusnya terbuka untuk pengawasan publik.

Kondisi ini nyata terlihat di Desa Kotomarapak, Pariaman Timur. Sejak pembersihan lahan dimulai pada 9 Januari 2026, masyarakat terkejut melihat anggota TNI dari Kodim hadir dalam pakaian dinas lengkap, mengomandoi pengukuran dan pembersihan lahan yang dikerjakan oleh pekerja harian. Kehadiran mereka tanpa prosedur yang jelas menimbulkan keanehan dan diduga telah melanggar aturan, serta merusak tatanan bermasyarakat yang melibatkan tokoh adat, alim ulama, ninik mamak, pemuda, dan organisasi masyarakat setempat.

1. Tidak Ada Sosialisasi: Pelaksana dan pihak bertanggung jawab tidak melakukan sosialisasi kepada elemen pemerintahan desa (Pemdes, BKD, LMD, Karang Taruna) maupun tokoh masyarakat di lokasi proyek.

2. Tidak Ada Pelayanan Informasi: Masyarakat yang ingin mengetahui jenis bangunan yang dibangun di kampungnya tidak mendapatkan keterangan yang jelas.