Salah satu praktik paling mencengangkan yang dibeberkan dan kini mulai terbukti kebenarannya adalah maraknya jual beli hak pengelolaan atau lokasi dapur MBG. Ia mengungkapkan bahwa harga untuk menguasai satu titik dapur sangat fantastis dan dijadikan komoditas dagang.
"Kami memiliki data yang sangat akurat bahwa titik dapur MBG ini diperjualbelikan secara bebas di bawah tangan. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar per titiknya, tergantung lokasi strategis dan skala pelayanannya. Yang paling disayangkan, transaksi kotor ini melibatkan oknum birokrasi serta pemilik yayasan atau badan hukum yang seharusnya menjadi mitra terpercaya negara, tapi justru menjadikan program ini lahan bisnis semata," paparnya.
Ia menilai praktik jual beli ini sangat merugikan negara. Pihak yang membeli hak pengelolaan tentu akan berusaha keras mengembalikan modalnya sekaligus mengambil keuntungan sebesar-besarnya, yang pada akhirnya kualitas dan kuantitas gizi yang diterima anak-anak menjadi korban utama.
*Dugaan Mark-Up Besar-besaran Bahan Baku, Salah Satunya di Lampung*Selain praktik jual beli dapur, pihaknya juga menemukan indikasi kuat adanya penandaan harga atau pemalsuan harga (mark-up) bahan baku pangan dalam skala besar yang dilakukan oleh para pemilik dapur yang ditunjuk.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim