InvestigasiMabes.com |Bombana – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Bombana untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi konflik yang berkembang antara masyarakat Desa Pongkalaero - Puununu dengan PT. Bakti Bumi Sulawesi (BBS) dan PT. Teratai Bumi Sultra (TBS) di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana
Menurut DPW Pemuda LIRA Sultra, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra,Pemrin, SH, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah yang adil agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Ia menilai komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah merupakan langkah penting untuk menciptakan penyelesaian yang konstruktif.
Menurut Pemrin, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Pongkalaero perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Setiap keberatan maupun tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya direspons melalui dialog yang terbuka, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
DPW Pemuda LIRA Sultra juga menilai bahwa perusahaan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
Editor : RedakturSumber : Team
