- APH segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Autar Putra Mandiri beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan hauling ore nikel tersebut.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penggunaan kawasan hutan produksi tanpa persetujuan yang sah.
- Kementerian ESDM melakukan audit kepatuhan terhadap pelaksanaan kontrak kerja dan aktivitas operasional yang dilakukan kontraktor PT Autar Putra Mandiri.
- Apabila ditemukan bukti yang cukup, APH segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.FKPMI SULTRA menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Negara tidak boleh membiarkan praktik yang diduga melanggar hukum, merugikan keuangan negara, serta mengancam kelestarian kawasan hutan. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
FORUM KAJIAN PEMUDA MAHASISWA INDONESIA SULAWESI TENGGARA (FKPMI SULTRA)
Editor : RedakturSumber : Team
