Menurut dia, transparansi DPR merupakan hal yang penting, terlebih persoalan judi online menyangkut kepentingan publik dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang luas.
“Kalau pertanyaannya apakah DPR perlu menjelaskan hasil kerja Panja, saya kira tentu perlu. Publik berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan DPR. Tetapi jangan kemudian seolah-olah karena nama Budi Arie muncul dalam dakwaan, maka Panja DPR dianggap tidak bekerja atau harus diarahkan untuk membuktikan seseorang bersalah,” ujarnya.
Ia menilai fungsi Panja DPR dan proses penegakan hukum harus ditempatkan pada koridor masing-masing.
“DPR menjalankan fungsi pengawasan dan politik kebijakan. Sedangkan pembuktian pidana merupakan ranah aparat penegak hukum dan pengadilan. Jangan dicampuradukkan,” kata Kristiono.Menurutnya, DPR justru dapat menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi secara lebih luas sistem pemberantasan judol, mulai dari pengawasan platform digital, mekanisme pemblokiran situs, koordinasi antarlembaga, hingga kemungkinan adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
