WALHI meminta Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga terkait melakukan verifikasi serta investigasi terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami karhutla.
Kementerian Kehutanan diminta mengevaluasi PBPH yang wilayahnya mengalami kebakaran dan menggunakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH diminta menggunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi administratif, penghentian kegiatan, pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan, serta memastikan pemulihan lingkungan dan pembayaran kerugian ekologis apabila memenuhi dasar hukum.
Kementerian Pertanian juga didesak mengevaluasi izin usaha perkebunan yang ditemukan memiliki hotspot di dalam konsesinya. WALHI meminta pengawasan terhadap kewajiban perusahaan mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar diperkuat.Adapun Menteri ATR/BPN diminta mengevaluasi HGU perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan. WALHI juga meminta agar tanah yang HGU-nya dicabut, apabila memang memenuhi ketentuan hukum, diprioritaskan untuk kepentingan pemulihan ekologis dan perlindungan ruang hidup masyarakat.
Editor : RedakturSumber : Team
