Laporan tersebut tertuang dalam surat WALHI Nomor 096/DE/WALHI/IX/2026. Direktur Eksekutif WALHI Nasional Boy Jerry Even Sembiring menyampaikan laporan tersebut sebagai bagian dari dorongan agar komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku karhutla juga menyasar korporasi yang terbukti bertanggung jawab.
WALHI menegaskan, keberadaan titik panas atau hotspot di dalam wilayah konsesi perusahaan bukan dengan sendirinya membuktikan perusahaan melakukan pembakaran. Karena itu, daftar 372 perusahaan yang disampaikan merupakan temuan awal yang menurut WALHI harus segera diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan proses hukum oleh otoritas berwenang.
Berdasarkan data yang dihimpun WALHI, perusahaan yang masuk dalam laporan tersebut mencakup pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta sektor perizinan lainnya. Pemberitaan mengenai laporan terbaru WALHI juga menyebut komposisinya terdiri dari 223 pemegang HGU, 148 pemegang PBPH, dan satu pemegang IUP.
WALHI menyatakan analisis dilakukan terhadap titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi selama periode 1 Januari sampai 6 September 2026. Analisis tersebut menggunakan sejumlah sumber data, antara lain Peta Batas Administrasi (Batnas) 2024, titik hotspot Sipongi Kementerian Kehutanan 2026, peta HGU/perizinan sektor perkebunan Global Forest Watch, serta peta izin PBPH KLHK 2024.Dari 372 perusahaan tersebut, WALHI menyebut pemantauan lapangan telah dilakukan terhadap tujuh perusahaan, masing-masing tiga perusahaan di Kalimantan Selatan dan empat perusahaan di Riau.
Editor : RedakturSumber : Team
